Putusan MK Soal UU Ciptaker Hambat Investasi Masuk ke Indonesia?

jpnn.com, JAKARTA - Wasekjen Persatuan Aktivis dan Warga (Pandawa) Nusantara Ronald Loblobly mengomentari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
Dia khawatir keputusan tersebut menghambat masuknya investasi ke Indonesia.
"Saya kira dengan adanya UU Ciptaker, realisasi stabilitas ekonomi berjalan. DPR sebelum bikin undang-undang kan juga sudah mengundang ahlinya, tetapi kini disebut inkonstitusional bersyarat oleh MK," ujar Ronald dalam diskusi daring yang diselenggarakan Jakarta Journalist Center (JJC) dengan tema 'Ada Apa Putusan MK Soal Omnibus Law?', Jakarta, Rabu (1/12).
Ronald mengingatkan, Indonesia sangat membutuhkan masuknya investasi.
Ekonomi bangsa beberapa waktu belakangan terpuruk karena hantaman badai COVID-19.
"Efek pandemi membuat pertumbuhan ekonomi anjlok ke angka 2 persen," katanya.
Ronald kemudian mengajak semua elemen bangsa bersikap seperti negarawan dalam menyikapi UU Ciptaker.
"Kan enggak mungkin ada kekosongan hukum. Jadi, hal yang penting itu bagaimana bisa mencapai stabilitas ekonomi," katanya.
Putusan Mahkamah Konstitusi soal UU Cipta Kerja hambat investasi masuk ke Indonesia?
- Tim Hukum Paslon 01 Optimistis MK Diskualifikasi Saifullah-Atika di Pilkada Madina
- Saksi Ahli di MK: Tindakan KPU Barito Utara Sudah Sesuai Parameter Pemilu Demokratis
- Kubu Harun-Ikhwan Ungkap Fakta Baru, Optimistis Hadapi Putusan MK
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- Dampak Efisiensi Anggaran, MK Cuma Mampu Bayar Gaji Sampai Mei 2025
- MK Diminta Jeli Menyikapi Gugatan Pilgub Papua Pegunungan