JPNN.com 
Putusan MK Soal UU Ciptaker Inkonstitusional Bukti Pemerintah Berlaku Buruk
Jumat, 26 November 2021 – 16:24 WIB
Putusan Mahkamah Konstitusi soal UU Ciptaker. Ilustrasi Foto: Aristo Setiawan/dok.JPNN
"DPR dan pemerintah wajib mempelajari baik-baik pertimbangan MK untuk memperbaiki proses legislasi dalam memperbaiki UU Cipta kerja seperti yang diperintahkan oleh MK, sehingga semua asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus dipenuhi secara substantif. Dua tahun bukan waktu yang sedikit untuk memulai kembali proses legislasi ini," kata dia.
Kemudian, Bivitri juga mengajak semua pihak mengawasi pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.
"Dan tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja," pungkas dia. (tan/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dianggap sebagai bukti proses pembuatan aturan itu berjalan buruk. Pengabulan permohonan ini juga dianggap sebagai sejarah.
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Fathan Sinaga
BERITA TERKAIT
- Pemerintah Pertimbangkan Melantik Dahulu Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK
- Ahmad Yohan DPR Minta Pemerintah Bergerak Cepat Atasi Wabah PMK Sapi
- 90 Ribu Honorer Satpol PP Ancang-Ancang Menggugat KepmenPAN-RB 11 Tahun 2024 ke MK
- 14 Daerah di Sumut Tunggu Putusan MK terkait Hasil Pilkada 2024
- Tim Hukum DIA Bakal Bongkar Dugaan 1,6 Juta Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
- Willy Yoseph Cabut Permohonan PHPU Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran Tunggu Dilantik
