JPNN.com 
Putusan MK Terhadap Pilkada Yalimo Masih Menyisakan Persoalan
jpnn.com, JAKARTA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilada) Serentak 2020 masih menyisakan persoalan.
Pilkada Yalimo, Papua, hingga kini belum klir.
Menurut tokoh masyarakat Papua Paskalis Kossay, kondisi demokrasi di Yalimo karut-marut.
Pasalnya, KPU dan Bawaslu hingga kini belum menggelar pilkada ulang Yalimo.
Menurut Direktur Magnum Opus Research and Consulting Imam Sholeh, persoalan di Yalimo sangat serius dalam konteks pembangunan demokrasi di Indonesia.
"KPU dan Bawaslu tidak mampu mengantisipasi hal-hal yang bakal terjadi di lapangan. Kelemahan ini bisa menyulitkan pertumbuhan demokrasi di Indonesia," ujar Imam pada webinar yang mengangkat tema 'Demokrasi di Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi: Terhadap Sengketa Pilkada di Kabupaten Yalimo", Kamis (2/12).
Pandangan senada dikemukakan Ketua Umum Pengurus Pusat Sarekat Demokrasi Indonesia (SDI) Andrean Saefudin.
Dia menyatakan SDI bahkan melakukan eksaminasi publik terhadap Pilkada Yalimo.
Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pilkada Yalimo, Papua masih menyisakan persoalan.
- Hasto Akan Raih Gelar Doktor Lagi, Disertasinya soal Ketahanan PDIP Pascaputusan MK Untungkan Gibran bin Jokowi
- Putusan MK Menyinggung Nasib Honorer Tercecer dalam Pengangkatan PPPK
- Gerakan Coblos Semua Calon di Pilkada Tak Boleh Dikriminalisasi
- Kotak Kosong Menang, Pilkada Akan diulang Paling Lama 2 Tahun
- Irjen Abdul Karim Mengeklaim Pengamanan Demo Sesuai SOP, Kompolnas Minta Polri Lakukan Evaluasi
- PDIP Usung Anies atau Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta? Ini Info Terkini dari Chico
