Putusan MK Untungkan Artis dan Pelawak
Jumat, 26 Desember 2008 – 20:39 WIB

Putusan MK Untungkan Artis dan Pelawak
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), menyesali keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan penetapan calon anggota legislatif dengan suara terbanyak. DPP menilai keptusan tersebut sudah sangat terlambat, karena, waktu pelaksanaan Pemilu 2009 sudah dekat. ''Mau apa lagi. Keputusan MK itu sudah di keluarkan. Meski kita menyesalkan, kita juga menghormati keputusan tersebut,'' kata Sekjen DPP PPP Irgan Choirul Mahfidz kepada Berita Kota, Jumat (26/12). Pastinya sekarang ini, kata Irgan, PPP sudah harus bekerja keras keras melakukan sosialisasi caleg dan pendekatan ke masyarakat. Karena cara itulah yang dapat menolong caleg dan partai menjadi ke luar sebagai pemenang.Sementara, anggota F-PDIP Eva Kusuma Sumdari melalui pesan singkatnya (SMS) mengatakan, putusan MK yang menetapkan caleg berdasarkan sistem suara terbanyak hanya akan menguntungkan caleg dari kalangan artis.
Menurut Irgan, apa yang telah diputusakan MK memang tidak salah, tetapi yang menjadi maslahan keputusan tersebut ke luar ketika waktunya sudah dekat pelaksanaaan Pemilu. Hal ini jelas mengganggu dalam hal konsolidasi internal serta persiapan caleg.Namun begitu, kata Irgan, suka atau tidak PPP harus siap, karenanya DPP PPP segera melakukan konsolidasi dan sosialisasi ke kalangan internal agar para caleg tidak resah atas keluarnya keputusan MK, sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari KPU.
Baca Juga:
Soal kemungkinan PPP akan berkoalisi dengan partai lainnya yang juga menggunakan sistem nomor urut untuk melakukan uji materi atas keputusan MK itu, Irgan mengatakan, PPP dalam hal ini harus realistis melihat opini yang sudah terbentuk dimasyarakat. Bahkan bisa kontra produktif andai PPP bersikap konservatif.
Baca Juga:
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), menyesali keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan penetapan
BERITA TERKAIT
- Patuh Instruksi Megawati, 4 Kepala Daerah PDIP di Jawa Barat Tak Ikut Retret
- Kader PDIP Bupati Brebes Tetap Ikut Retret: Demi Kepentingan Masyarakat
- 19 Kepala Daerah PDIP di Jateng Absen dari Retret Akmil, Tunggu Arahan Megawati
- PSI Instruksikan Kepala Daerah Melayani Rakyat, Bukan Partai
- Megawati Larang Kadernya Ikut Retret, Rano Karno Bilang Begini
- Sertijab Gubernur Kaltim, Rudy: Dedikasi Pak Akmal Luar Biasa