PWI Protes Kebijakan KPU Sulsel

Ditambahkannya, pelarangan atau pun pembatasan tersebut justru berpengaruh negatif bagi kedudukan pers di Sulsel. "Debat ini kan untuk diketahui oleh publik Sulsel, jadi pers Sulsellah yang mestinya paling berhak menyiarkan. Meski bukan siaran langsung tapi, kita berhak menyiarkannya dengan siaran tunda. Jika pada tanggal 18 nanti debat kandidat masih dibatasi seperti ini, kita akan mengancam melakukan boikot," imbuhnya.

Pasalnya, sambung Komisaris Harian FAJAR ini, pembatasan tersebut selain merusak harga diri orang Sulsel, juga masuk kategori pelanggaran UU Nomor 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers. "Mestinya kan mereka paham tentang undang-undang. Undang-undang itu lebih tinggi derajatnya dari pada kerja sama. Membatasi dan menghalang-halangi kerja pers itu kan melanggar. Seharusnya memang diundang, tapi meminta kepada pers untuk tidak melakukan siaran langsung karena hak itu telah diambil stasiun TV nasional," tadasnya. (jpnn)