PWI Yakin Jokowi Tak Membungkam Kebebasan
jpnn.com - JAKARTA – Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Teguh Santosa menyatakan Presiden Joko Widodo tidak bermaksud akan membungkam kebebasan berbicara di Indonesia. Sebab kata Teguh, Jokowi menyadari bahwa dirinya adalah produk dari demokrasi yang semakin matang di negeri ini.
“Bersamaan dengan itu, Jokowi juga menyadari bahwa tanpa kebebasan menyampaikan pendapat, demokrasi tidak akan pernah ada,” kata Teguh Santoso, dalam rilisnya, Minggu (1/11), menyikapi kekhawatiran yang berkembang di masyarakat atas Surat Edaran (SE) Kapolri SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.
Menurut Teguh, Presiden Jokowi tidak punya niat sedikitpun untuk membungkam kebebasan berpendapat di tengah masyarakat. “Bukankah dalam pernyataan di Brookings Institute, di Washington DC, baru-baru ini, Jokowi mengatakan dirinya adalah produk dari kebebasan berpendapat di Indonesia,” ujar Ketua Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2016 ini.
Dosen politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyitir isi pernyataan Jokowi di Brookings Institute pada tanggal 27 Oktober 2015 itu.
“Jokowi mengakui bahwa demokrasi semakin matang di Indonesia. Setiap warga negara mendapatkan jaminan untuk menyampaikan pendapat. Bahkan, seperti yang dikatakannya, kebebasan setelah menyampaikan pendapat pun digaransi," imbuhnya.
Di sisi lain, Teguh mengapresiasi pernyataan Jokowi di Brookings Institute yang mengakui bahwa media dan sosial media merupakan instrumen penting di tengah masyarakat Indonesia.
Media dan sosial media, menurut Jokowi seperti dikutip Teguh, memiliki peran dalam membongkar kasus-kasus korupsi, selain menjadi alat kontrol yang efektif terhadap jalannya pemerintahan pasca Orde Baru.(fas/jpnn)
JAKARTA – Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Teguh Santosa menyatakan Presiden Joko Widodo tidak bermaksud akan membungkam
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ini Strategi BAZNAS Jabar Mengurai Kemiskinan Ekstrem
- Anggota DPRD DIY Menolak Istilah Nataru
- Apa Kabar Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya?
- Riyono Komisi IV: Kenaikan PPN Bertentangan dengan Spirit Ekonomi Pancasila
- Legislator Golkar Minta Pemerintah Tolak Investasi Starlink, Ini Alasannya
- KPK Didesak Dalami Info Pertemuan Abdul Gani Kasuba dan Anak Komisaris Mineral Trobos