Qodari Dukung Modifikasi Kartu Prakerja, Begini Penjelasannya
Pertama, kepala daerah pasti mengetahui persis dinamika dan permasalahan masyarakat di lapangan, siapa yang usahanya tutup, siapa yang menganggur, itu bisa diseleksi dengan tepat dan tidak bisa diseleksi oleh program online. Kedua, ini juga akan membantu agar distribusnya juga lebih cepat karena dikelola oleh daerah.
Menurut Qodari, pengalaman kasus Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tertunda-tunda itu, disebabkan oleh jumlahnya yang sangat besar dan dikelola pusat semua.
“Berat itu distribusinya, dan itu yang bikin kepala daerah misalkan seperti Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sehan Salim Landjar yang viral marah-marah lantaran mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga yang terdampak Corona justru menyulitkan warga,” terang Qodari.
Masalah sebenarnya, lanjut Qodari, terdapat juga unsur teknisnya. Masyarakat yang akan menerima BLT diminta untuk membuka buku rekening dulu, sekian juta orang mau dikirim rekening itu tidak mudah. “Tetapi kalau duitnya dikirim gelondongan gede ke daerah, daerah yang mengelola pasti lebih mudah, koordinasi dengan bank-bank daerah juga lebih mudah,” katanya.(fri/jpnn)
Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mendukung gagasan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang juga Ketua Umum Apkasi agar seleksi dan distribusi program Kartu Prakerja diserahkan kepada Pemda.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Mendagri Tito Ungkap Ada Program Stunting Anggarannya Rp 10 M, tetapi Sampai ke Rakyat Rp 2 M
- Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Mempercepat Penyelesaian RTRW dan RDTR
- Mendagri Tito Minta Pemda Percepat Pendataan Irigasi di Daerah untuk Swasembada Pangan
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Ada Kendala, Dirjen Nunuk Terbitkan Surat, Pemda Diminta Gercep
- Qodari Sebut Prabowo Subianto Sosok Role Model Pendekar Pemberani
- Surat MenPAN-RB Rini Terbaru Terbit, Nasib Honorer di 2025 Selamat, Pemda Jangan Mbalelo