Qodari Dukung Modifikasi Kartu Prakerja, Begini Penjelasannya

Pertama, kepala daerah pasti mengetahui persis dinamika dan permasalahan masyarakat di lapangan, siapa yang usahanya tutup, siapa yang menganggur, itu bisa diseleksi dengan tepat dan tidak bisa diseleksi oleh program online. Kedua, ini juga akan membantu agar distribusnya juga lebih cepat karena dikelola oleh daerah.
Menurut Qodari, pengalaman kasus Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tertunda-tunda itu, disebabkan oleh jumlahnya yang sangat besar dan dikelola pusat semua.
“Berat itu distribusinya, dan itu yang bikin kepala daerah misalkan seperti Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sehan Salim Landjar yang viral marah-marah lantaran mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga yang terdampak Corona justru menyulitkan warga,” terang Qodari.
Masalah sebenarnya, lanjut Qodari, terdapat juga unsur teknisnya. Masyarakat yang akan menerima BLT diminta untuk membuka buku rekening dulu, sekian juta orang mau dikirim rekening itu tidak mudah. “Tetapi kalau duitnya dikirim gelondongan gede ke daerah, daerah yang mengelola pasti lebih mudah, koordinasi dengan bank-bank daerah juga lebih mudah,” katanya.(fri/jpnn)
Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mendukung gagasan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang juga Ketua Umum Apkasi agar seleksi dan distribusi program Kartu Prakerja diserahkan kepada Pemda.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Pemda Belum Mengajukan Usulan Penetapan NIP CPNS & PPPK 2024, BKN Akan Lakukan Ini
- Waka MPR Dorong Pemda Proaktif Sosialisasikan Persyaratan SPMB 2025 Secara Masif
- Wamendagri Jelaskan Tiga Kebijakan Pempus Setelah Revisi UU Otsus
- TB Hasanuddin Minta Kerja Sama Pemprov Jabar dan TNI AD Ditangguhkan, Ini Alasannya
- Pemerintah Pusat Janjikan Tipping Fee PLTSa Tak Lagi Jadi Beban Pemda
- Mendikdasmen: Rapor Pendidikan dapat Jadi Acuan Bagi Pemda dalam Penuhi SPM