Rabu Depan Drydocks Mulai Beroperasi Lagi

BATAM - PT Drydocks World Graha mulai berbenah. Puing-puing yang hancur dan terbakar saat kerusuhan terjadi mulai dibersihkan oleh sekitar 20 karyawan peruasahaan itu, kemarin (28/4).Selain itu, beberapa pekerja asing yang bukan etnis India juga sudah mulai melakukan aktivitas. Penampilan mereka jauh lebih ramah.  HR manager PT Drydocks Welhemus mengatakan, tenaga kerja asal India semuanya masih berada di Sinagpura. Mereka masih takut ke Batam. "Sebenarnya, ilmu mereka masih dibutuhkan untuk pengerjaan kapal Rig Offshore," ujar Welhemus.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Ditjen PPTK) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigran (Kemenakertrans) RI, Firdaus Badrun, meminta manajemen PT Drydocks World Graha (DWG) Tanjunguncang, mengurangi tenaga kerja asing di perusahaan tersebut.  "Supaya tidak terjadi diskriminasi dan memberdayakan SDM lokal," kata Firdaus, usai mengunjungi dan menggelar pertemuan tertutup dengan manajemen Drydocks, serikat pekerja, dan Komisi IX DPR-RI yang membidangi ketenagakerjaan di PT Drydocks, Tanjunguncang, Rabu (28/4).

:TERKAIT Selain itu, lanjut Firdaus, perusahaan hendaknya memberikan pelatihan dan pengetahuan mengenai adat istiadat masyarakat Indonesia. "Dengan demikian diharap tidak terjadi seperti kasus ini," ucapnya sambil menoleh ke bangunan main office yang terbakar. Ditanya komentar mengenai proses penyelidikan pada tenaga kerja asal India yang dilakukan Poltabes Balerang, Firdaus menyebutkan, Kemenakertrans menyerahkan sepenuhnya mekanisme penyelidikan dan pengadilan pada penegak hukum. "Kita datang kemari (Drydocks, red) terkait dengan pengawasan," ujar Firdaus.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Irgan Chairul Mahfiz menyanyangkan kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan di perusahaan shipyard itu. Ia juga mengungkapkan rekomondasi hasil pertemuannya dengan manajemen Drydocks, antara lain perlunya penambahan tenaga pengawas dinas tenaga kerja dengan angka minimal 50 orang tenaga pengawas.