Radar Bogor Digeruduk, Demokrat: Itu Demokrasi atau Preman?
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin tak habis pikir dengan ulah PDI Perjuangan yang menggeruduk redaksi Radar Bogor.
Didi menilai ancaman salah seorang kader PDIP yang mengatakan andai kantor Radar Bogor berada di Jawa Tengah maka akan rata dengan tanah, sungguh sangat melukai dan mencederai demokrasi.
"Politik yang bermartabat bukan dengan cara-cara menggunakan otot dan kekerasan. Apalagi cara-cara geruduk dan hancurkan pihak-pihak yang kritis. Itu cara demokrasi atau preman?" ucap Didi kepada jpnn.com, Jumat (1/6).
Didi pun menyinggung momentum 20 tahun reformasi yang baru saja dirayakan setelah diraih dengan darah dan air mata.
"Sungguh ironis tiba-tiba ada pihak yang hendak mengkhianati reformasi dengan cara melemparkan ancaman yang tidak beradab karena tidak siap untuk dikritik," tuturnya.
Sepahit apa pun kritik tersebut, lanjut putra mantan menteri hukum dan HAM Amir Syamsuddin ini, seharusnya dijawab dengan bekerja dan menghasilkan kinerja yang baik. Karena itu jauh lebih bermartabat.
"Ancaman meratakan kantor Radar Bogor tersebut sungguh-sungguh jauh dari slogan saya Indonesia, saya Pancasila. Sebab ancaman itu lebih pantas diucapkan oleh preman atau tukang pukul jalanan," tegas Didi.
Dia pun menyebutkan bahwa UU Pers telah mengatur bahwa pihak yang dirugikan karena suatu pemberitaan diberikan kesempatan untuk melakukan hak jawab, sebelum membawa pengaduan pada Dewan Pers. Manakala masih tidak puas, maka ada proses hukum melalui pengadilan.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin tak habis pikir dengan ulah PDI Perjuangan yang menggeruduk redaksi Radar Bogor.
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Calon PDIP Kalah di SMS, Yoshua: Efek Maruarar Sirait Pindah ke Gerindra
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi