Ragukan Jokowi Tepati Janji Lakukan Penghematan

jpnn.com - JAKARTA - Presiden terpilih Jokowi akan menghapus sebagian besar jabatan wakil menteri (wamen) dalam kabinetnya untuk lima tahun ke depan. Dikabarkan hanya jabatan wakil menteri luar negeri saja yang dipertahankan. Wacana untuk menghemat uang negara ini ternyata masih diragukan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi menyangsikan hal itu dikarenakan Jokowi masih membutuhkan pengamanan posisinya dengan menempatkan sejumlah pendukungnya agar tidak membelot di kemudian hari.

"Tentang Wamen katanya mau dihapus. Tapi saya belum percaya karena saat ini deal-deal kekuasaan dengan partai dan kalangan profesional dengan Jokowi belum selesai, masih proses. Jadi masih ada kemungkinan jabatan wamen masih diadakan. Karena untuk mengamankan kekuasaan Jokowi harus melakukan bagi-bagi kekuasaan," kata Uchok di Jakarta, kemarin (23/9).

Menurut Uchok, penghematan yang direncanakan Jokowi juga sudah tak lagi bisa terwujud, mengingat Jokowi tetap mempertahankan kementerian "gemuk", sama dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang juga menempatkan 34 kementerian.

"Era Jokowi akan sama borosnya seperti SBY. Karena tidak ada perubahaan terhadap jumlah kementerian. Kalau Jokowi konsisten dengan perampingan kementerian, publik lebih percaya akan ada penghematan," tuturnya.

Meski begitu, Uchok masih berharap agar Jokowi tetap memegang komitmen lainnya untuk memangkas biaya perjalanan dinas agar keuangan negara ke depannya lebih efesien.

"Dana rapat-rapat itu harus dievaluasi dan harus ada dampaknya langsung terhadap kinerja lembaga negara tersebut. Banyak dana rapat di luar kantor, hanya dipergunakan untuk "mengongkosi" PNS agar jalan-jalan ke kantor. Ada juga, dana rapat itu dikorupsi, maka dijadikan rapat fiktif. Kalau dana rapat banyak dibuang atau dihilangkan dari program kerja kementerian, maka sangat menghemat anggaran negara," ujar Uchok yang juga pemerhati anggaran negara ini.

Karena, kata Uchok, dengan memotong dana rapat, maka yang ikut terpotong adalah anggaran honor untuk narasumber dan panitia, dan memotong anggaran perjalanan dinas.