Ragukan Konsistensi SBY Berantas Korupsi

jpnn.com - JAKARTA - Inisiator pengungkapan kasus korupsi dana bailout Bank Century, M Misbakhun, meragukan konsistensi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam mendukung penuntasan kasus-kasus korupsi di tanah air. Pasalnya, meski PD mengklaim mendukung pengungkapan kasus-kasus korupsi yang menyeret kadernya, tapi SBY tidak pernah secara tegas mendukung upaya KPK dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi bailout senilai Rp 6,7 triliun itu.

Pernyataan Misbakhun itu sebagai respon atas pidato SBY pada acara temu kader PD di Sentul, Bogor, Sabtu (26/10), yang menyebut PD bukanlah partai paling korup. Bahkan, SBY di hadapan puluhan ribu kader PD menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya KPK, Kepolisian,dan Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi.

Namun Misbakhun punya penilaian berbeda. "Tapi sampai hari ini, saya belum pernah mendengar pidato Presiden SBY untuk memberikan dukungan kepada KPK untuk segera menuntaskan kasus mega skandal korupsi Bailout Bank Century," tegas Misbakhun melalui layanan pesan singkat, Minggu (28/10)

Menurut mantan anggota DPR RI itu, SBY mestinya secara langsung menyatakan dukungannya kepada KPK dalam menuntaskan kasus korupsi bailout Bank Century. Terlebih, hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk Bank Century sudah secara gamblang menunjukkan pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab dalam pengucuran dana Rp 6,7 triliun ke Bank Century.

"Tapi kalau kita baca file pidato Pak SBY pada 4 Maret 2010 di Istana, beliau malah menganggap bailout itu bukan melanggar hukum. Sementara hasil kerja Pansus sudah jelas siapa saja yang harusnya bertangung jawab dan KPK juga sudah melakukan penyidikan," tandas Misbakhun.

Karenanya mantan anggota Fraksi PKS DPR yang kini jadi caleg Partai Golkar itu justru melihat ada maksud tersembunyi di balik pernyataan bahwa PD bukanlah paling korup karena lebih banyak kader-kader partai lain yang terseret kasus korupsi. "Ini lebih sebagai upaya politik untuk mendeskreditkan partai lain supaya kadernya terjerat korupsi sehingga masuk daftar paling banyak dibanding partainya Pak SBY," tegasnya.(ara/jpnn)