Ragukan Polri Bisa Netral di Pemilu

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar meragukan netralitas Polri dalam menjaga keamanan pemilu mendatang. Menurutnya, Polri dalam bekerja masih menggunakan cara-cara sebagai polisi negara (state police), bukan cara demokratis.

"Kita berharap polisi gunakan cara-cara demokratis. Dalam praktiknya, mereka (Polri, red) di bawah presiden. Kapolri dipilih lembaga politik. Sulit untuk berpihak kepada publik. Hal-hal yang bersifat politik, di Indonesia sulit untuk polisi melepaskan diri," kata Bambang di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Kamis (27/3).

Dia mencontohkan polisi di bawah Kapolri Dai Bachtiar pada masa kepresidenan Megawati Soekarnoputri. Saat itu, kata mantan polisi yang kini mengajar di program Pascasarjana Ilmu Kepolisian UI tersebut,  ada kapolda ikut kampanye demi memenangkan Megawati.

Karenanya, sulit untuk mengharapkan kepolisian bertindak netral di pemilu. Bambang beralasan, polisi yang harusnya menjaga keamanan dan melayani masyarakat justru faktanya dilibatkan langsung sebagai penyelenggara pemilu.

"Sekarang ada Panwaslu, Bawaslu, polisi. Di negara demokratis, polisi tidak terlibat langsung. Karena polisi itu bukan dalam ranah politik. Tapi di Indonesia dilibatkan. Yang sekarang sudah terlanjur, kita berdoa saja (polisi netral, red),” tandasnya.(fat/jpnn)