Rahasiakan Nama Daerah Curang

JAKARTA - Kendati sudah menerima ribuan laporan pengaduan manipulasi data honorer kategori satu (K1), namun pemerintah masih menyembunyikan nama-nama daerah yang bermasalah. Alasannya, untuk mencegah pejabat daerah menghilangkan bukti-bukti yang ada.

"Daerah yang melakukan manipulasi data memang banyak. Cuma untuk sementara ini tidak bisa kami ekspos dulu. Khawatirnya, daerahnya sudah siap duluan sebelum tim pusat datang melakukan cek and ricek," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo yang dihubungi, Sabtu (5/5).

Dia menambahkan, dengan banyaknya laporan pengaduan yang masuk menunjukkan kalau hasil verifikasi dan validasinya tingkat keakuratannya kurang. Sebab, para pelapornya banyak yang dari kalangan honorer, LSM, dan DPRD.

"Anda bisa lihat sendirikan, laporan ke Kemenpan&RB 1000-an, sedangkan ke BKN sekitar 350. Itupun laporannya didominasi honorer/perorangan disusul LSM dan DPRD. Artinya apa, masyarakat lebih percaya ke pemerintah pusat ketimbang pemda (BKD)," terangnya.