Rahayu Saraswati: Pembangunan Manusia di Era Jokowi Lemah
jpnn.com, JAKARTA - Politikus Gerindra Rahayu Saraswati kecewa dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo dalam hal pembangunan manusia. Pasalnya, presiden yang akrab disapa Jokowi itu baru memperhatikan pembangunan manusia di tahun terakhir kepemimpinannya.
Juru bicara calon presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ini menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi prioritas pemerintah tidak serta merta mendorong peningkatan kualitas manusia.
"Kami sudah mengingatkan sejak awal kepada pemerintah untuk tidak mengesampingkan pembangunan manusia. Dan kami sayangkan baru mulai diangkat sebagai prioritas pada tahun ini yang notabene adalah tahun politik," ujar politikus yang juga anggota DPR RI komisi VIII dalam acara Seminar Nasional "Outlook For Indonesia's Presidential Election 2019" dalam rangka HUT Habibie Center yang ke 19 tahun.
Perempuan yang akrab dipanggil Sara ini mengatakan, Indonesia dalam penguasaan sains menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) berada pada peringkat 62 dari 70 negara.
Data yang sama menyebutkan Indonesia ada pada peringkat 64 dari 70 negara dengan kebisaan membaca dan peringkat 63 dari 70 negara untuk penguasaan matematika.
Secara keseluruhan sistem pendidikan Indonesia ada di peringkat 62 dari 72 negara. Indonesia kalah dari Korea Selatan yang kini berada di peringkat pertama, bahkan Vietnam yang sudah berada di peringkat ke delapan di dunia.
"Penyebabnya bukan soal anggaran, karena kita mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan. Ini semua terjadi karena permasalahan managemen, kualitas sistem pendidikan dan kurangnya dukungan peningkatan kualitas pengajar," ujarnya.
Salah satu bukti lain kebijakan infrastruktur yang tidak mendorong peningkatan kualitas hidup adalah melambatnya angka penurunan kemiskinan di Indonesia.
Politikus Gerindra Rahayu Saraswati kecewa dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo dalam hal pembangunan manusia
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi