Rahmat Saleh Ingatkan Pemerintah Soal Anggaran Pengamanan PSU

Menurut Rahmat, pemerintah perlu mengantisipasi potensi munculnya konflik akibat ketidakpuasan masyarakat atau kelompok tertentu dalam pelaksanaan PSU.

"Tadi disampaikan dari Bawaslu dan KPU, tadi kita hitung-hitung kasar hampir Rp 750 miliar ini kita butuhkan (untukPSU). Kalau seandainya ini tidak kita antisipasi dari awal, kemudian kita biarkan mereka (calon kepala daerah) berlaga di lapangan tanpa pengamanan atau ketidakadaan anggaran di TNI-Polri, dikhawatirkan ini akan menimbulkan masalah baru," ungkapnya.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan I Sumatera Barat itu, lantas merekomendasikan beberapa hal terkait persoalan tersebut. “Tentu segera rapat koordinasi, siapa yang akan memimpin ini apakah mendagri kemudian mengoordinasikan dengan kawan-kawan TNI/Polri, sehingga dalam waktu dekat ini sudah ada kejelasan terkait dengan penganggaran kemudian pelaksanaannya," kata Rahmat Saleh.

Lebih lanjut mantan anggota DPRD Sumbar itu juga mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PSU.

Dia berharap PSU yang diselenggarakan di 25 daerah tak memunculkan persoalan baru dengan adanya gugatan atas hasil dari pemilihan ulang tersebut.

Selain persoalan anggaran, kata Rahmat, faktor lain yang sangat penting terkait pilkada ialah menyangkut ke masa tugas kepala daerah terpilih.

Lamanya kada pemenang pilkada dilantik akan berdampak pada pengelolaan anggaran daerah untuk kepentingan masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan.

"Kita ingin pemilu ini adalah PSU terakhir, jangan sampai ada PSU lagi setelah ini yang menimbulkan pelantikan bermasalah lagi, masa jabatan bermasalah lagi,” katanya.