Raih WTP 15 Kali Berturut-turut, Kemenko Perekonomian Konsisten Wujudkan Good Governance

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 15 kali berturut-turut sejak tahun 2008.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga memberikan opini WTP pada Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN pada 2022, dan Program Kartu Prakerja menjadi bagian di dalamnya.

Dengan capaian ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen Kemenko Perekonomian untuk selalu memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK tepat waktu.

“Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Kemenko Perekonomian yang seluruhnya sudah bekerja dan berproses sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa berlangsung dengan baik. Kami tentu berharap pemeriksaan yang dimulai hari ini untuk tahun anggaran 2023 dapat menghasilkan hasil yang juga positif," kata Menko Airlangga dalam keterangan resmi yang diterima, Senin(19/2).

Menko Airlangga juga berharap agar akses data dan dokumen dapat diberikan kepada tim dengan sebaik-baiknya dan seakurat-akuratnya sehingga dapat mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel.

Dia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK atas kerja sama yang baik dalam melakukan tugas-tugas pemeriksaan di lingkungan Kemenko Perekonomian.

Menurut Menko Airlangga, kegiatan entry meeting yang telah dilaksanakan pada akhir Januari 2024 lalu merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian atau lembaga yang akan diperiksa untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan.