Raih WTP 9 Kali Berturut-turut, Bawaslu Konsisten Kelola Keuangan Secara Akuntabel & Transparan

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) di lingkungan AKN I tahun 2023.
Predikat ini menunjukkan konsistensi Bawaslu dalam mepertahankan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan sejak 2015.
Penghargaan WTP diterima langsung Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang diberikan oleh Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana.
Dalam kesempatan tersebut, Bagja juga didampingi Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady dan Inspektorat Utama Rini Wartini di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Kamis (25/7).
Dalam momen tersebut, Nyoman mengapresiasi Bawaslu dan lembaga negara lain yang meraih WTP.
“Kami mengapresiasi atas komitmennya hadir di acara kali ini dan menunjukkan bagaimana keseriusan kita dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara akuntabel dan transparan," kata Nyoman.
Sebagai informasi, Bawaslu sendiri telah berhasil mendapatkan predikat WTP berturut-turut sejak 2015.
Penghargaan yang diterima kali ini merupakan WTP ke-9 yang telah diterima Bawaslu. (mrk/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Bawaslu kembali meraih predikat opini WTP yang ke-9 secara berturut-turut dari BPK atas laporan keuangan tahun 2023
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
- Kuasa Hukum Tegaskan Agustiani Tio Harus Berobat ke China, tetapi Dihalangi KPK
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Datangi Komnas HAM, Agustiani Tio Laporkan Kesewenang-wenangan KPK
- Langkah KPU Barito Utara yang Tetap Ngotot Izinkan Pemilih Ilegal Mencoblos Dipertanyakan