Raja Juli Antoni: Bank Tanah Solusi untuk Mengurangi Ketimpangan Ekonomi
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah membentuk Bank Tanah dalam rangka menjamin ketersediaan tanah untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni mengatakan bahwa pembentukan Bank Tanah ini untuk kepentingan umum, pembangunan nasional dan daerah. “Yang paling penting, mengurangi ketimpangan ekonomi,” kata Raja Juli Antoni dalam rapat kerja DPD RI secara daring, Rabu (22/6).
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menambahkan bahwa 30 persen tanah yang dihimpun oleh Bank Tanah akan diredistribusikan kepada masyarakat. Dengan demikian, tanah-tanah yang sebelumnya berupa aset diam bisa berubah makin produktif di tangan masyarakat.
Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Andi Tenrisau mempertegas hal itu. Menurutnya, angka 30 persen merupakan jumlah minimal persentase lahan yang nantinya didistribusikan ke masyarakat.
"Artinya, apabila ada objek reforma agraria, mungkin saja 50 persen, mungkin saja keseluruhan. Apabila ini cocok dikembangkan atau diredistrisbusikan kepada subjek reforma agraria, Ucap Andi.
Dia menyatakan Bank Tanah sama sekali tak mengganti peran dari Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Menurutnya, GTRA bertugas untuk memastikan objek yang memungkinkan dilakukan kegiatan Reforma Agraria dan melakukan koordinasi untuk kegiatan penataan aset yang dikenal dengan pemberdayaan masyarakat berbasis pemberian hak atas tanah. (mcr18/jpnn)
Wamen ATR/Waka BPN Raja Juli Antoni menjelaskan tujuan pembentukan Bank Tanah. Salah satunya mengatasi ketimpangan ekonomi.
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Mercurius Thomos Mone
- Menteri Nusron Ungkap 60 Persen Konflik Lahan Libatkan Oknum ATR/BPN
- Dukungan Perluasan Lahan Tani 4 Juta Hektar & AUTP, Jasindo Berpengalaman Beri Perlindungan kepada Petani
- Menhut Raja Juli Cek Kesiapan Delegasi Indonesia di COP29 Azerbaijan
- Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Delegasi, Raja Juli Mendampingi Hashim ke Forum COP29
- Raja Juli Temui Kapolri Bahas Penegakan Hukum Kehutanan
- Gandeng BPKP, Menhut Bertekad Tuntaskan Kasus Sawit Ilegal di Kawasan Hutan