Rajin Bongkar Pasang Direksi BUMN, Bu Rini Disentil DPR

Karena itu pihaknya meminta pengelolaan BUMN sebagai sumber fiskal negara harus dijaga sebaik mungkin.

"Kalau saya, saya kasihan presiden. Kan presiden mau BUMN menjadi penggerak fiskal negara, penyumbang terhadap APBN, tapi bagaimana kalau direksinya sangat mudah dibongkar pasang tanpa mekanisme yang jelas," tuturnya.

Selama ini, tambahnya, tidak ada mekanisme yang jelas tentang penempatan seseorang sebagai direksi di BUMN, kecuali didasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam praktinya, pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas memandatkan pengambilan keputusan kepada menteri BUMN.(fat/jpnn)