JPNN.com 
Raker dengan 5 Kementerian, Hasan Basri DPD RI: Hindari Konflik Kebijakan
Kemudian terkait soal alokasi anggaran yang harus tersedia (siap pakai) disetiap Daerah. Baik melalui APBD Maupun APBN.
“Kami meminta kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Sosial Juliari Batubara agar ketersediaan Anggaran Penanggulangan Bencana menjadi perhatian bersama, mengingat Indonesia ini adalah salah satu negara yang rawan bencana,” katanya.
Lebih jauh, Hasan Basri mengatakan secara geografis, geologis, Hidrologis dan Ekologis, Indonesia adalah negara dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi.
“Kita berada di nomor tiga (3) di Asia dengan tingkat kerawanan Bencana alam di bawah China dan India,” katanya.
Hasan Basri juga menyinggung soal konflik kebijakan didaerah antara pemerintah provinsi dan pemda kabupaten kota yang seringkali terjadi konflik kepentingan kebijakan dalam menetapkan suatu kebijakan, misalnya soal penetapan kebijakan karantina wilayah, PSBB, aturan mudik dan konflik lainnya.
“Saya kira ini perlu kita hindari dalam rangka memberikan kepastian hukum dan aturan terhadap masyarakat kita,” kata Hasan Basri.(fri/jpnn)
Beberapa pandangan Komite II terhadap RUU Penanggulangan Bencana di antaranya memperkuat koordinasi Pemerintah pusat dan Daerah dalam hal sinkronisasi data kasus korban bencana secara cepat dan faktual mulai dari level Desa sampai ke tingkat pemerintah p
Redaktur & Reporter : Friederich
- Sampaikan Aspirasi Saat Bertemu Menristek Dikti, Sultan: UKT Tidak Memberatkan Mahasiswa
- Komite III DPD RI Gelar Rapat Kerja Bersama Menteri Agama, Begini Kata Senator Lia Istifhama
- Soroti Pilkada Serentak dan Otonomi Daerah, Kelompok DPD di MPR Gelar Diskusi Publik
- Amaliah Sobli Soroti Potensi Energi Terbarukan Lokal dalam Acara Green South Alliance
- Indonesia - Australia Masif Menjalin Kerja Sama Bilateral, Anggota DPD RI Lia Istifhama Merespons
- Senator Filep Wamafma Apresiasi Pemerintah untuk Prioritaskan Sektor Pendidikan
