Raker dengan Menag, HNW Usulkan Sertifikasi Tanah Gratis untuk Madrasah dan Pesantren

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengapresiasi jajaran Kementerian Agama yang dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR menyepakati untuk memaksimalkan alokasi sertifikasi tanah gratis yang disediakan Kementerian ATR/BPN untuk madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya.

Hidayat yang juga Anggota DPR Komisi VIII berharap program itu bisa segera dikoordinasikan dengan Kementerian ATR/BPN agar secepatnya direalisasikan.

Dia mengusulkan kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar agar kuota sertifikasi tanah gratis bagi masjid dan musala, bisa juga dialokasikan untuk madrasah dan pesantren dalam rangka mengoptimalkan kuota sertifikasi yang diberikan kepada Kementerian Agama oleh Kementerian ATR/BPN.

"Alhamdulillah usulan itu disetujui menjadi kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kemenag,” kata Hidayat dalam keterangannya, Selasa (4/2).

Dia menyampaikan berdasarkan keterangan Direktur Pengaturan Tanah Kementerian ATR/BPN, ada 70 ribu kuota sertifikat setiap tahunnya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk rumah ibadah.

Adapun untuk tahap awal 2025, Kemenag baru mendata 23.721 masjid atau musala. Artinya, lebih dari 55 persen kuota sertifikasi itu belum terpakai.

Padahal, menurut HNW yang akrab disapa, program itu sangat bermanfaat dan diperlukan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan utamanya pesantren dan madrasah, apalagi dengan program ini sertifikasi tanah tersebut tidak dipungut biaya.

"Dengan adanya program sertifikasi tanah gratis kerja sama antara Kemenag dengan ATR/BPN, semoga alokasi untuk madrasah dan pesantren bisa segera direalisasikan sesuai yang telah diputuskan sehingga aktivitas pendidikan mereka tidak dibayangi potensi masalah legalitas tanah,” ujar HNW.