Raker Perdana, Mensos: Targetnya Menurunkan Angka Kemiskinan

Di akhir rapat kerja DPR Komisi VIII dengan Menteri Sosial dihasilkan butir-butir kesimpulan yakni: Komisi VII DPR memahami pagu anggaran Kementerian Sosial RI dalam RAPBN 2019 sebesar Rp 58,9 triliun yang akan dialokasikan untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya, Pengawasan dan Peningkatan Auntabilitas Aparatur, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Pendidikan Pelatihan Penelitian dan Penyuluhan Sosial.

Komisi VIII DPR akan melakukan pendalaman terhadap pagu anggaran dan usulan tambahan anggaran Kementerian Sosial RI dalam RAPBN 2019 sebesar Rp 988.980.150.000.

Kementerian Sosial diminta untuk segera menyerahkan usulan tambahan anggaran untuk penanganan korban bencana NTB.

DPR meminta Menteri Sosial untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial. Meningkatkan pengalokasian anggaran bantuan untuk Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) terutama yang dikelola masyarakat dnegan melakukan bimbingan dan pelayanan bagi anak-anak.

Menguatkan kebijakan sumber daya manusia melalui pembinaan, bimbingan teknis dan kesejahteraan bagi pendamping program kesejahteraan sosial sehingga terwujud peningkatan kinerja. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program kesiapsiagaan dan mitigasi bencana serta penangnanan darurat korban bencana. Menyusun peta daerah yang memiliki Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dijadikan sebagai basis data dalam mengambil kebijakan.

Melakukan pemutakhiran data bantuan sosial secara berkala sehingga terwujud data kemiskinan yang terintegrasi dengan Basis Data Terpadu (BDT). Mengoptimalkan peran Pekerja Sosial dalam memberikan pelayanan psikososial bagi korban bencana NTB. Meningkatkan sosialisasi tentang capaian kinerja yang telahdiraih oleh Kementerian Sosial RI.

Meningkatkan program penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat. Meningkatkan program sosialisasi dan penyuluhan program kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi masyarakat. (jpnn)