Rakernas III PDIP Hasilkan 17 Poin Rekomendasi Eksternal, Ada soal Jokowi hingga Lemhanas
jpnn.com, JAKARTA - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP yang dilaksanakan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan selama 6-8 Juni menghasilkan 17 poin rekomendasi eksternal.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjadi pihak yang membacakan rekomendasi eksternal Rakernas III.
Dalam satu poin rekomendasi eksternal, muncul dorongan dari PDIP memperkuat Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) sebagai pusat penggemblengan calon pemimpin bangsa atas cara pandang geopolitik Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno.
Menurut Puan, lemhannas harus dikembangkan sebagai pusat kajian kebijakan strategis nasional, khususnya kebijakan luar negeri dan pertahanan, serta hal-hal yang berkaitan dengan upaya membangun ketahanan nasional Indonesia.
"Dengan kajian strategis tersebut diharapkan ke depan, seluruh inisiatif perdamaian telah melalui kajian mendalam sesuai prinsip-prinsip politik luar negeri bebas aktif, agar tidak menimbulkan berbagai kontroversi," kata Puan membacakan poin rekomendasi Rakernas III soal penguatan Lemhanas.
Rekomendasi eksternal juga berisi apresiasi PDIP terhadap UNESCO, The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, atas penetapan tiga arsip pidato Bung Karno sebagai Memory of The World.
Rakernas III juga menghasilkan rekomendasi eksternal agar PDIP mendukung upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengambil inisiatif perdamaian dunia atas berbagai persoalan geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Laut Tiongkok Selatan dan konflik di Timur Tengah.
Berikutnya, Rakernas III PDIP mendukung sepenuhnya Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
PDIP menghasilkan 17 poin rekomendasi eksternal dalam Rakernas III yang dibacakan Puan Maharani.
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- 7 Hari Jelang Pencoblosan Pilkada, Hasto: Banyak Kandidat dari PDIP Berasal dari Rakyat
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas