Rakernas IKANU Menyoroti Persoalan Oligarki dan Kesenjangan Ekonomi
Adalah tugas Pemerintah untuk mempersempit, bahkan menutup ketimpangan tersebut dengan bersikap adil, memukul mundur oligarki, dan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang berorietasi dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat kecil dan rakyat secara umum.
Hal ini adalah bagian dari menjalankan amanah UUD 1945 maupun amanah agama di hadapan Tuhan yang Maha Esa.
Rekomendasi tentang merebaknya wabah virus corona Rakernas IKANU melihat peran vital Pemerintah sangat diperlukan untuk menenangkan masyarakat.
Upaya itu harus dilakukan dengan cara-cara yang terbuka dan transparan terkait informasi tentang kasus dan penanganan virus tersebut.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan penanganan terbaik didapatkan oleh masyarakat yang tertular virus tersebut.
Seluruh komponen bangsa perlu bersatu dan bersama-sama melawan penyebaran virus jahat tersebut, dan pemerintah/ negara harus berada di garda paling depan dalam penanganan terbaik kasus tersebut.
Saat memberikan ceramah kunci dalam pembukaan Rakernas IKANU, Sabtu (7/3/202), Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof KH Said Aqil Siroj, menegaskan tugas berat warga Nahdliyin dalam menuntaskan cita-cita luhur bangsa.
Menurut dia, dalam konteks beragama akidah dan syariat saat ini sudah rampung. Yang belum rampung adalah tanggung jawab (masuliyyah ardhiyyah).
Selama dua hari berkumpul, peserta Rakernas IKANU Mesir mendiskusikan fakta yang dirasakan rakyat Indonesia saat ini tentang ketimpangan nyata di sektor ekonomi.
- Jepang Siap Membantu Indonesia Mengatasi Kesenjangan Ekonomi
- Pragmatisme Politik Merajalela di 2024, PDIP Pastikan Keberpihakan pada Wong Cilik
- Waspada, Oligarki Politik dan Ekonomi Makin Merajalela di Indonesia
- Hasto PDIP Sebut Pemilu Proporsional Terbuka Hasilkan Oligarki dan Liberalisasi
- Menko Airlangga Sebut Kaum Muda Motor Pemerataan Ekonomi
- Ssst, Ada Agenda Singkirkan Oligarki Sebelum Pemilu 2024