Rakor Soal Illegal Fishing, Ini Hasilnya

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo bersama, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk membahas penanganan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.

Rapat yang digelar Rabu (25/3) tersebut membuahkan sembilan kesimpulan yang nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertama, kementerian dan lembaga (K/L) sepakat untuk melanjutkan penangangan illegal fishing. Sejak Januari 2014, KKP berhasil menenggelamkan 22 kapal dari Vietnam, Filipina, Thailand, PNG (Papua New Guinea).

"Karena upaya ini berhasil menumbuhkan perikanan kita sebesar 8,9 persen dan berhasil meningkatkan nilai tukar nelayan dari 1,1 persen sampai 1,7 persen,” ujar Indroyono di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (25/3).

Kedua, K/L melaporkan operasi gabungan laut Nusantara I dan Nusantara II sukses menangkap delapan kapal. Operasi gabungan tersebut bagian dari uji coba operasional Badan Keamanan Laut (Bakamla), termasuk mengintegrasikan informasi antar K/L dalam penangannan illegal fishing.

"Imigrasi juga telah memulangkan 573 ABK yang berhasil ditangkap. Pihak bea cukai siap dukung program ini termasuk diterbitkan peraturan menteri keuangan tentang jenis ikan apa yang dilarang ekspor atau dibatasi ekspornya," jelasnya.

Ketiga, berkaitan dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang pelarangan menggunakan cantrang di Jawa Tengah. Nantinya akan diberikan waktu bersosialisasi sampai September 2015. Para nelayan boleh menangkap di perairan Jawa dengan catatan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan.

Poin keempat, terkait draf Inpres percepatan penanganan ilegal fishing. Pihaknya akan mempercepat draft rancangan inpres agar segera dibikin undang-undang

Kelima, terkait kapal yang sudah inkrah di pelabuhan, yang menutup alur perikanan yang ada seperti yang terjadi di Pontianak. Indroyono meminta agar menteri keuangan menghapus dari kekayaan negara sehingga bisa dimusnahkan. "Karena mengganggu operasi pelabuhan perikanan di Indonesia," beber dia.