Rakyat Dinilai Akan Muak, Jika Gibran Terus Didorong Jadi Cawapres

Karena itu, dia menorong agar Presiden Jokowi melarang Gibran supaya tidak berlaga dalam Pilpres 2024. Pasalnya sikap tersebut itu akan membuat rakyat melunak.
Akan tetapi, jika Presiden Jokowi terus mendorong Gibran, maka akan muncul kegaduhan politik di dalam negeri.
"Kalau enggak, ini bukan mustahil terjadi perlawanan rakyat. Bukan dalam artian amuk massa, tapi mereka kemungkinan akan berbalik, dari yang tadinya mendukung menjadi muak. Bisa-bisa akhir jabatannya hard landing, atau bisa jadi crash landing," tegasnya.
Ikrar mengatakan, jika ada kegaduhan itu terjadi maka Presiden Jokowi harus membayar mahal atas kerusakan yang ditimbulkan dari permainan politik melalui proses hukum.
Padahal menurut Ikrar, bangsa Indonesia sudah sepakat tidak kembali ke masa Reformasi 1998 dan menuju kematangan demokrasi pada 2039. Sebab reformasi adalah masa kelam dalam sejarah Indonesia.
"Tetapi kalau sekarang terjadi seperti ini, ini namanya dia memutarbalikkan reformasi. Padahal di 1998 kita sepakat ini adalah point of no return. Bayangkan kalau kita kembali ke titik nol dalam persoalan politik. Itu akan lama mengembalikannya dan menghabiskan banyak uang," pungkas Ikrar.(mcr8/jpnn)
Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya mengakhiri masa jabatannya dengan meninggalkan warisan yang baik
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra
- Sahroni Nilai Pertemuan Sespimmen Polri dengan Jokowi Kurang Pas, Begini Alasannya
- Lemkapi Minta Pertemuan Sespimmen dengan Jokowi Tak Dipolitisasi
- Gibran Buat Konten Bonus Demografi, Deddy PDIP: Jangan Banyak Bikin Video, Kerja Saja
- Peserta Sespimmen Menghadap Jokowi, Pengamat Singgung Dugaan Keterlibatan Polisi Pada Pilpres 2024
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul MPR Ganti Gibran, Deddy PDIP Semringah
- Muncul Usulan Copot Menteri Terafiliasi Jokowi, Legislator PDIP: Berarti Ada Masalah