Rakyat Dukung Penerapan Hukum Islam di Brunei Darussalam

Rakyat Dukung Penerapan Hukum Islam di Brunei Darussalam
Rakyat Dukung Penerapan Hukum Islam di Brunei Darussalam

jpnn.com - KECAMAN dan hujatan dari berbagai kelompok yang mengaku pembela hak asasi manusia (HAM) tidak menyurutkan Kesultanan Brunei Darussalam untuk menerapkan hukum Islam. Hukuman yang tegas itu diharapkan bisa menurunkan angka kriminalitas yang terus naik di negeri kaya minyak tersebut.

Brunei Darussalam menjadi sorotan dunia beberapa hari belakangan ini. Bukan karena kekayaan negeri tersebut. Melainkan karena syariat Islam atau hukum Islam yang baru diimplementasikan di negeri tersebut.

Sejak Sultan Hassanal Bolkiah mengumumkan penerapan syariat di negerinya, kritik dari berbagai belahan dunia datang bertubi-tubi. Mayoritas menganggap bahwa penerapan hukum Islam tersebut dianggap terlalu kejam.

Salah satu kritik dilontarkan profesor ilmu politik Islam di Singapura Joseph Chinyong Liow. Dia berpendapat bahwa semakin tua, sultan semakin berpikir konservatif.
"Sultan berada pada titik di mana dia menjadi semakin religius baik secara personal maupun (diaplikasikan) untuk negaranya," ujarnya.  

Meski banyak kritik mengalir, Kesultanan Brunei Darussalam tetap bersikukuh dengan keputusan mereka. Walau begitu, syariat Islam tersebut tidak diimplementasikan seluruhnya secara langsung.

Melainkan bertahap. Yang diterapkan tahun ini adalah hukuman yang terbilang ringan berupa denda dan penjara untuk kasus-kasus seperti tidak menunaikan kewajiban salat Jumat bagi laki-laki, perbuatan tidak senonoh, dan penyebaran agama selain Islam.

Penerapan penuh syariat sangat mungkin baru dilakukan pada akhir tahun depan.

Beberapa artis Hollywood merespons keputusan sultan Brunei tersebut. Di antaranya adalah pembawa acara televisi Ellen DeGeneres dan aktor Inggris Stephen Fry.
Mereka menyerukan boikot untuk hotel yang dimiliki Sultan Hassanal Bolkiah. Sebab, syariat menganggap homoseksual adalah kriminal, padahal Ellen DeGeneres merupakan lesbian.

KECAMAN dan hujatan dari berbagai kelompok yang mengaku pembela hak asasi manusia (HAM) tidak menyurutkan Kesultanan Brunei Darussalam untuk menerapkan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News