Rakyat Frustrasi, Pro-Mubarak Masih Bergigi

"Pembersihan nyata, pemerintahan sejati, pengadilan yang sesungguhnya," seru para pengunjuk rasa sambil membawa selebaran yang dibagikan secara gratis di Tahrir Square. Tulisan yang tercetak pada selebaran-selebaran itu sama persis dengan yang diteriakkan demonstran Jumat sepekan sebelumnya. Selain aktivis demokrasi dan warga sipil, para tokoh dari partai politik Ikhwanul Muslimin dan kelompok ultrakonservatif Salafi ikut turun ke jalan.

Seperti revolusi selama 18 hari sejak akhir Januari lalu, massa kembali mendirikan tenda di Tahrir Square. Mereka bakal bertahan di sana sampai pemerintahan transisi mewujudkan seluruh tuntutan mereka. Salah satunya adalah menyeret para petinggi militer yang menjadi kaki tangan Mubarak. Apalagi, pemerintahan transisi sudah membentuk pengadilan militer. Sejauh ini, pemerintahan transisi yang dikendalikan militer memang sebatas menyidangkan para kroni Mubarak dari kalangan sipil.

Belakangan, rakyat juga mulai menanyakan kemampuan militer dalam menegakkan demokrasi lewat pemerintahan transisi yang mereka kendalikan. Pasalnya, selama era Mubarak, militer Mesir mendapatkan banyak fasilitas yang istimewa. Karena itu, tidak heran jika mereka sangat loyal kepada diktator yang berkuasa selama sekitar 30 tahun di Mesir tersebut. Alhasil, pada Februari lalu militer pun harus "disudutkan" sebelum bersedia mendukung revolusi.

Kini, setelah Mubarak hengkang, publik ingin militer diposisikan secara proporsional. Bukan yang sok berkuasa, mengedepankan kekerasan, dan sewenang-wenang. Karena itu, tokoh-tokoh oposisi --terutama yang mengincar kursi presiden-- lantas sibuk merancang pemerintahan baru yang menempatkan militer pada posisi normal. Hanya itu cara merebut hati rakyat Mesir. Yakni, rancangan masa depan militer yang tepat dalam pemerintahan demokratis.