Rakyat Frustrasi, Pro-Mubarak Masih Bergigi

"Pemerintahan transisi harus merumuskan konstitusi baru yang menjamin kebebasan militer berpolitik dan masuk pemerintahan," ungkap Jenderal Mamdouh Shahin, pejabat senior Dewan Tinggi Angkatan Bersenjata Mesir (SCAF).

Bulan lalu, Ketua SCAF Mohamed Hussein Tantawi mengusulkan amandemen Hukum Militer. Dengan begitu, para pejabat militer yang melakukan kesalahan bisa diseret ke meja hijau layaknya warga sipil. Selama ini, hukum tak mengatur pengadilan terhadap pejabat dan anggota militer yang masih aktif. Pengadilan hanya bisa terjadi saat sang pelanggar sudah tidak menjabat. Prinsip-prinsip warisan rezim militer itulah yang membuat rakyat memberontak.

Selain faktor militer yang enggan menggerakkan roda reformasi, revolusi Mesir pun tak mengarah pada perbaikan sosial dan ekonomi. Ahmed Naguib, aktivis Tahrir Square, mengatakan bahwa rakyat mulai kehabisan energi. Aktivis dan kaum muda pun mulai terbelah dan kehilangan arah. "Tak ada skenario yang berjalan lancar di Kairo. Kekuatan sipil makin pudar. Korupsi dan pelanggaran HAM tetap terjadi. Perekonomian juga memburuk," tegasnya dalam konferensi ECFR di London pekan lalu. (berbagai sumber/hep/dwi)