Rakyat Geram, Tolak Ibu Negara Dapat Dana Publik Khusus

Rakyat Geram, Tolak Ibu Negara Dapat Dana Publik Khusus
Ibu negara Prancis Brigitte Macron. Foto: AFP

''Amerikanisasi,'' kata seorang pengamat politik ibu kota mengacu pada posisi first lady di Amerika Serikat (AS).

Berbeda dengan Brigitte, First Lady Melania Trump punya wewenang yang lebih besar dalam pemerintahan.

Sebab, dia memangku jabatan sebagai ibu negara.

Jika benar acuan pemimpin 39 tahun tersebut adalah Melania, nanti Brigitte pun punya staf dan kantor khusus. Juga, menerima gaji yang jumlahnya tidak sedikit.

Mengubah status first lady, menurut Valette, bukanlah hal yang mustahil.

Sebab, tidak ada larangan seperti itu dalam konstitusi Prancis. Sayangnya, Macron menggunakan cara yang salah. Sebab, dia tidak melibatkan rakyat.

''Segala hal yang berkaitan dengan rakyat seharusnya diputuskan lewat referendum. Bukan sekadar dekrit presiden,'' paparnya.

Selain itu, Macron menggulirkan wacana dalam waktu yang tidak tepat.

Presiden Prancis Emmanuel Macron pernah sesumbar akan menjadikan status first lady sebagai jabatan resmi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News