Rakyat Ikut Menanggung Beban Korupsi Sektor Migas

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan momentum penangkapan Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Rudi Rubiandini untuk mengusut tuntas praktik-praktik mafia migas.

Sebab, lanjut dia, keberadaan mafia migas menghambat produksi migas dan memangkas potensi pendapatan negara serta membuat harga BBM di dalam negeri melambung tinggi.

"Praktek suap dan korupsi di bidang migas di Indonesia sudah sangat parah. Akibatnya, rakyat kecil yang harus menanggung beban tingginya harga BBM," ujar Sudding di Jakarta, Rabu (14/8).

Ia mensinyalir, kenaikan BBM dan mahalnya harga minyak juga tidak bisa  dilepaskan dari permainan para trader nakal dan mafia-mafia migas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Mafia migas diindikasikan sudah masuk ke segala lini, mulai dari hulu sampai hilir, dari yang berbentuk fee sampai pada permainan cost recovery.
 
"Kasus dugaan suap yang saat ini ditangani oleh KPK yang melibatkan Kepala SKK Migas boleh jadi hanya ujung kecil yang terlihat, dari liku-liku praktek korupsi, suap dan permainan mafia-mafia migas," ucap Sudding

Karena itu menurutnya, Hanura mendukung penuh upaya KPK untuk mengungkap praktek-praktek korupsi dan suap di bidang migas. KPK sambung Sudding, pasti tidak akan sembarangan dan sudah mengantongi alat bukti yang cukup sebelum menangkap Rudi.
 
"Sikap Fraksi Hanura jelas dan tegas, yaitu mendukung segala upaya KPK untuk membersihkan mafia-mafia migas, yang sangat merugikan bangsa dan Negara. Jika KPK tidak segera bergerak, Negara ini lama-kelamaan bisa bangkrut dipermainkan mafia migas," kata anggota Komisi III DPR itu. (gil/jpnn)