Rakyat Jogja Ancam Boikot Pilkada

JAKARTA -- Keputusan pemerintah bahwa mekanisme pengisian gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dilakukan dengan pemilihan langsung, rupanya mengundang reaksi lanjutan rakyat Yogyakarta. Ancaman untuk melakukan boikot pemilukada pun disampaikan jika keputusan pemerintah itu akhirnya terakomodir di UU DIY.

Ketua Persatuan Perangkat Desa (Parade) Nusantara Yogyakarta, Djiono, terang-terangan menyatakan ancaman pemboikotan tersebut. "Saya yakin, sebagian besar rakyat Yogyakarta memboikot pilkada jika pemerintah pusat terus memaksakan kehendaknya," ujar Djiono saat hadir sebagai pembicara pada diskusi di Warung Daun, Cikini Jakarta, dengan tema "Daerah Istimewa Kecewa", Sabtu (4/12).

Selain Djiono, hadir sebagai pembicara Dirjen Otda Kemdagri Djohermansyah Djohan, pakar hukum Tata Negara Irmanputra Sidin, dan mantan anggota Pansus RUU DIY, Syaifullah Ma'sum.

Dipaparkan Djiono, aspirasi rakyat Yogyakarta kompak menghendaki agar Sri Sultan HB ditetapkan sebagai gubernur DIY. Sejumlah alasan dia sampaikan. Pertama, dari aspek sosio historis, Yogkarta lah yang menyatakan bergabung ke NKRI, sebagaimana perjanjian pada 5 September 1945, yang disusul dengan perjanjian 19 September 1945. Dalam sejarah pula, jabatan gubernur sudah otomatis melekat pada diri Sri Sultan HB. "Pemerintah pusat harus melihat aspek sosio historis. Yogyakarta adalah sejarah dan masa depan kami," tegasnya.