Rakyat Jogja Ancam Boikot Pilkada

Hal lain yang diungkapkan Syaifullah, sikap pemerintah sepertinya lebih karena mengagungkan model pilkada. Padahal, lanjutnya, pilkada yang sudah digelar sarat dengan politik uang dan beragam bentuk kecurangan, serta tidak menjamin bisa menghasilkan pemimpin yang memikirkan kesejahteraan rakyat. "Apakah itu lebih baik dibanding dengan penetapan yang prosesnya dilakukan dengan demokratis?" cetus Syaifullah.

Pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin punya pendapat lain. Katanya, ada sisi positif yang dilakukan oleh Presiden SBY dengan melontarkan statemen soal monarki DIY. Dikatakan, hal ini lebih baik lantaran presiden membuka debat publik, yang bisa menjadi masukan-masukan bagi proses pengambilan kebijakan. "Daripada kebijakan yang sudah dikeluarkan, baru kita polemikkan, itu percuma," ujarnya.

Djohermansyah mengakui, pendapat-pendapat dari publik akan dijadikan bahan bagi pematangan perumusan RUU DIY. Termasuk yang muncul dalam diskusi rutin ini, akan dibawa dalam pembahasan di tim perumus yang menggodok kewenangan apa saja yang akan diberikan ke Sri Sultan HB, yang dilakukan hingga Senin (6/12). (sam/awa/jpnn)