Rakyat Lebih Percaya Testimoni Gayus Dibanding Inpres
Kamis, 20 Januari 2011 – 20:58 WIB

Rakyat Lebih Percaya Testimoni Gayus Dibanding Inpres
JAKARTA - Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menilai, langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) untuk penanganan kasus mafia pajak dengan terpidana Gayus Halomoan Tambunan, sangatlah berlebihan. Bahkan dia menuding tindakan tersebut berpotensi melecehkan institusi kepresidenan.
"Dimana logikanya, untuk menangani seorang Gayus Tambunan yang mantan pegawai rendahan dengan golongan IIIA di Dirjen Pajak, presiden harus mengeluarkan Inpres. Ini sangat berpotensi melecehkan institusi kepresidenan," tegas Adhie Masardi, dalam acara Dialektika, bertema 'Kemana Arah Kasus Century Pasca Keputusan MK', di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (20/1).
Baca Juga:
Tambah berlebihan lagi lantaran Wakil Presiden Boediono ditunjuk sebagai pengawas terhadap Inpres penanganan kasus Gayus tersebut. "Bukankah Boediono oleh DPR diduga terlibat dalam skandal dana talangan Bank Century sebesar Rp6,7 triliun itu?" tanya Adhie, yang juga mantan jurubicara era Presiden Abdurrahman Wahid itu.
Jika presiden bersungguh-sungguh untuk mengusut dan menyelesaikan skandal mafia pajak, lanjutnya, mestinya Presiden SBY cukup memerintahkan Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan bahasa yang tegas dan lugas serta mudah dicerna oleh penegak hukum.
JAKARTA - Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menilai, langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah mengeluarkan Intruksi
BERITA TERKAIT
- Kementerian ATR/BPN Berkomitmen Kejar 100 Persen Penyelesaian Sertifikasi Tanah
- Menerima Ancaman Pembunuhan, Dedi Mulyadi Yakin Warga Jabar Melindunginya
- MKD Jamin Bakal Menindaklajuti Aduan Rayen Pono yang Laporkan Ahmad Dhani
- TNI Pastikan Militer Jepang Ikut Super Garuda Shield 2025
- Kubu Hasto Minta KPK Buka CCTV Momen di Ruang Merokok yang Diklaim Wahyu Setiawan
- Hadirkan Pelaku Usaha Hingga Akademisi, Kemenko PM Gelar Uji Publik Program Berdaya Bersama