Rakyat Maluku Utara Juga Pengin Hak Otonomi Khusus
Dia menyebutkan kini, tak hanya 3/4 wilayah yang diberikan kepada NKRI, tetapi juga kekayaan alamnya seperti hasil laut dan hasil tambang seperti nikel dan uranium.
"Kami dari dulu tidak pernah minta apa-apa, tetapi kali ini kami minta otonomi khusus dan daerah keistimewaan bagi daerah dan tanah kami. Presiden Jokowi juga menyatakan Maluku Utara mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia," katanya.
Menurut Wahab, rakyat Maluku Utara menuntut hak atas kontribusi wilayahnya sejak tahun 1956 dan Presiden Soekarno juga memberikan janji daerah istimewa.
"Perjanjian yang diinisiasi oleh Sukarno pada saat itu untuk kami bergabung dengan NKRI menyatakan bahwa kami akan diberikan daerah keistimewaan," kata Wahab.
Dalam kesempatan berbeda Sultan Tidore Husain Alting Sjah menegaskan Pemerintah Pusat sampai sekarang masih belum memberikan penghargaan yang layak bagi masyarakat Maluku Utara.
Sementara kontribusi wilayah mereka untuk NKRI sangat tinggi dari nilai sejarah maupun sumber daya alamnya.
"Untuk itu kami menuntut kepada negara untuk menghormati jasa para pahlawan dan pendahulu kami dengan memberikan hak-hak untuk kami. Sedikit saja dalam bentuk Otonomi Khusus. Itu baru sedikit," kata Husain.(mcr8/jpnn)
Ketua Mahkamah Agung Kesultanan Tidore Wahab Salim menyatakan masyarakat di Maluku Utara menuntut hak otonomi khusus atas daerahnya.
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru
- Indonesia Siap Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Berkelanjutan dari AS
- Tegas, YLKI Tolak Kenaikan PPN 12 Persen
- Grant Thornton Indonesia Kupas Tuntas Strategi RI Hadapi Tantangan Ketidakpastian Ekonomi
- Kisah Sukses Nasabah PNM Mekaar, Ekspor Olahan Sisik Ikan ke Berbagai Benua
- ICEBM Untar 2024 jadi Sarana Percepatan Pencapaian SDGs untuk Semua Sektor