Rakyat Melihat, Proses kepada Hasto Bukan Murni Penegakan Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Aliansi Rakyat Pro Demokrasi Pandeglang Indra meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menjadi alat penguasa demi menekan para pengkritik.
Indra berbicara demikian demi menyikapi langkah KPK yang mengklarifikasi dan menyita barang bawaan milik Hasto secara ilegal beberapa waktu lalu.
"KPK harus menjadi lembaga yang independen dalam penegakan hukum," kata dia kepada awak media, Selasa (25/6).
Indra menganggap wajar bagi publik membuat penilaian tersendiri terhadap proses hukum KPK kepada Hasto, seperti langkah itu demi membungkam kritik dari alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu ke pemerintahan.
Protes masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Pro Demokrasi Pandeglang. Foto: source for jpnn
"Sembilan bulan terakhir Mas Hasto sangat kritis terhadap penguasa,” kata Indra.
Toh, dia melanjutkan proses terhadap Hasto di KPK dan juga Polda Metro Jaya, bukan demi kepentingan penegakan hukum.
“Rakyat melihat proses hukum yang sekarang ini berlangsung di kepolisian dan KPK terkait dengan Sekjen PDIP tidak murni penegakan hukum, tetapi ada faktor lain yang memengaruhinya," ungkap Indra.
Aliansi Rakyat Pandeglang minta KPK tidak menjadi alat penguasa demi menekan para pengkritik.
- GMSK Dukung KPK Dalami Keterlibatan Febrie Diansyah di Kasus TPPU SYL
- 5 Berita Terpopuler: Sudah Saatnya Pengangkatan R2 & RE jadi PPPK Paruh Waktu, tetapi Ada yang Bikin Kecewa
- KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Febri Diansyah
- Pengacara Ungkap Tiga Kelemahan Jaksa Jawab Eksepsi Hasto, Silakan Disimak
- Jaksa KPK Mengakui Delik Perkara Hasto Bukan terkait Kerugian Negara
- Guntur Romli Tuduh KPK Pakai Cara Kotor untuk Ganggu Pembelaan Hasto