JPNN.com 
Rakyat Melihat, Proses kepada Hasto Bukan Murni Penegakan Hukum
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Aliansi Rakyat Pro Demokrasi Pandeglang Indra meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menjadi alat penguasa demi menekan para pengkritik.
Indra berbicara demikian demi menyikapi langkah KPK yang mengklarifikasi dan menyita barang bawaan milik Hasto secara ilegal beberapa waktu lalu.
"KPK harus menjadi lembaga yang independen dalam penegakan hukum," kata dia kepada awak media, Selasa (25/6).
Indra menganggap wajar bagi publik membuat penilaian tersendiri terhadap proses hukum KPK kepada Hasto, seperti langkah itu demi membungkam kritik dari alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu ke pemerintahan.
Protes masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Pro Demokrasi Pandeglang. Foto: source for jpnn
"Sembilan bulan terakhir Mas Hasto sangat kritis terhadap penguasa,” kata Indra.
Toh, dia melanjutkan proses terhadap Hasto di KPK dan juga Polda Metro Jaya, bukan demi kepentingan penegakan hukum.
“Rakyat melihat proses hukum yang sekarang ini berlangsung di kepolisian dan KPK terkait dengan Sekjen PDIP tidak murni penegakan hukum, tetapi ada faktor lain yang memengaruhinya," ungkap Indra.
Aliansi Rakyat Pandeglang minta KPK tidak menjadi alat penguasa demi menekan para pengkritik.
- KPK Sengaja Tetapkan Hasto Tersangka Setelah Jokowi Lengser, Begini Analisis IPW
- Konon, Hasto Jadi Tersangka Akibat Kritis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan era Jokowi
- KPK Menetapkan Hasto Sebagai Tersangka, Ronny PDIP Menduga Ada Upaya Kriminalisasi
- PDIP Anggap Kasus yang Menjerat Hasto Sebagai Teror Politik
- Hasto Masih Melaksanakan Tugas Kesekjenan Sebelum KPK Mengumumkan Status Tersangka
- Penetapan Tersangka Hasto Politisasi Jelang Kongres PDIP? KPK Bilang Begini
