Rakyat Mulai Rasakan Manfaat Sertifikasi Tanah di Era Jokowi
jpnn.com, SUBANG - Rakyat mulai merasakan manfaat program percepatan sertifikasi tanah di era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sudah berjalan sejak akhir 2016 lalu.
Program ini juga telah banyak membantu masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh bukti pengakuan atas tanah yang mereka miliki. Setidaknya ini yang dirasakan warga di Jawa Barat.
"Harusnya terus dilakukan. Biar masyarakat merasa tenang. Karena membuat sertifikat itu kan butuh waktu yang lama, prosesnya panjang. Tapi dengan program ini jadi luar biasa bagus sekali," kata Budianto, salah seorang yang merasakan manfaat dari program ini.
Budianto mengatakan, selama kurang lebih 12 tahun dia menempati rumah tinggalnya, baru pada tahun ini berkesempatan memperoleh sertifikat hak atas tanahnya. Pihaknya mengakui bahwa proses pengurusan yang kini jauh lebih cepat merupakan perbedaan yang paling dirasakannya saat ini.
"Kurang dari dua bulan. Dari segi waktu lebih cepat, proses menunggu tidak lama," tutur Budianto setelah menerima sertifikat tanahnya dari Presiden Joko Widodo, di Subang, Jawa Barat, Rabu (6/6).
Sebanyak 5.000 sertifikat diserahkan untuk para pemilik tanah yang berasal dari Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang.
Di Jawa Barat sendiri pemerintah menargetkan 1,2 juta sertifikat untuk dapat diterbitkan pada tahun ini. Diharapkan empat tahun mendatang, seluruh masyarakat di Jawa Barat telah memegang tanda bukti atas tanah yang mereka miliki.
"Kenapa ini harus diberikan dan harus dikerjakan cepat? Setiap saya pergi ke daerah, selalu yang masuk ke saya soal sengketa tanah. Maka itu saya perintahkan ini harus dipercepat. Alhamdulillah, sekarang produksi sertifikat cepat sekali," ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya.
Rakyat mulai merasakan manfaat program percepatan sertifikasi tanah di era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang berjalan sejak akhir 2016.
- Ahli Hukum Sebut Gugatan Tanah di Daan Mogot Cacat Formal
- PN Lubuk Linggau Vonis Dua Orang Terkait Kasus Pemalsuan Dokumen Tanah SHGU PT SKB
- Prabowo Terbuka Bila Jokowi Masuk Gerindra, tetapi Tak Mau Memaksa
- Diberhentikan jadi Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni Siap Banding ke PTUN
- Kami Turut Berduka, 6 Petugas KPPS di Jabar Meninggal di Tengah Pilkada 2024
- Survei Polling Institute: PDI-P Berpotensi Keok di Jabar XI