Rakyat Papua dan Pusat Harus Bangun Komunikasi
Senin, 31 Oktober 2011 – 00:26 WIB
JAYAPURA - Rentetan peristiwa di Papua mulai dari Kongres III Papua hingga sejumlah masalah kekerasan di Papua rupanya tak luput dari perhatian mantan salah seorang teknokrat Otsus Papua DR HM Musaad, M.Si. "Kita semua sepakat bahwa Otsus adalah win-win solution untuk masalah Papua," ujarnya. Dan dalam konteks normatif Otsus sebenarnya sudah cukup luar biasa hanya saja konteks impelemntasinya yang disini kurang baik sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan dan ketidakpuasan rakyat Papua. Karena itu baginya evaluasi Otsus adalah suatu yang penting untuk di laksanakan.
Dia menilai munculnya riak-riak politik di Papua antara lain di karenakan mandegnya komunikasi antara rakyat Papua dan Jakarta sehingga harus dibangun suatu dialog yang intens tetapi bukan sekedar simbolik namun yang substantif. "Jadi harus dibangun satu dialog tetapi bukan dalam konteks simbolik namun dilihat dari konteks substantif dan apapun yang didialog-an harus masuk di dalam ranah hukum," katanya kepada Cenderawasih Pos (Group JPNN). Karena dialognya dalam konteks simbolik maka adanya hanya ribut-ribut sebab yang dipertahankan hanyalah ego.
Baca Juga:
Musaad yang juga Asisten Deputy Bidang Kepemudaan dan Olahraga Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga ini menilai bahwa melihat keadaan sekarang ini kesalahan tidak selalu datang dari pusat sebab selama ini pusat juga cukup memberikan jaminan bagi Papua, untuk itu pemerintah harus melihat satu system yang dikomunikasikan secara baik.
Baca Juga:
JAYAPURA - Rentetan peristiwa di Papua mulai dari Kongres III Papua hingga sejumlah masalah kekerasan di Papua rupanya tak luput dari perhatian mantan
BERITA TERKAIT
- 209 Warga Terdampak Pergerakan Tanah di Kadupandak Dievakuasi
- Ombudsman Minta Polda Sumbar Ungkap Motif Kasus Polisi Tembak Polisi Secara Transparan
- Lulus SKD, 163 Pelamar CPNS Batam Lanjut ke Tahap SKB
- Puluhan Ribu Masyarakat Pekanbaru Penuhi Kampanye Akbar Agung-Markarius
- Banjir Merendam 2.014 Rumah di Kabupaten Bandung, 12.250 KK Terdampak
- Kasus SPPD Fiktif, Polda Riau Sita Rumah Diduga Milik Bang Uun