Rakyat Sudah tak Percaya Pejabat Daerah

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, I Wayan Sudirta mengatakan masyarakat sudah muak dengan kelakuan pejabat di daerah yang korup. Kalau fakta ini tidak segera diperbaiki, menurut I Wayan Sudirta, negara ini akan kacau.

"Sebenarnya, masyarakat sudah mendekati antipati terhadap pejabat daerah karena. Kalau krisis kepercayaan ini tidak diselesaikan, negara ini akan chaos," kata I Wayan Sudirta, di press room DPD, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (25/10).

Maraknya korupsi di daerah, lanjut I Wayan, penyebabnya adalah karena undang-undang yang secara terselebung memberi peluang untuk pejabat di daerah melakukan korupsi. "Data dari Kemendagri sudah 309 kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Itu penyebabnya karena UU memberi peluang untuk kepala daerah korupsi," tegasnya.

Menurut anggota DPD asal Bali itu, selama ini tidak ada mekanisme pengawasan atau instrumen yang bisa mengukur penggunaan dana bantuan sosial. "Ini yang digunakan kepala daerah untuk kampanye, di samping menyelewengan anggaran bantuan daerah tertinggal sebagaimana yang terjadi di banyak tempat," jelasnya.

Lebih lanjut I Wayan mencontohkan Kabupaten Pesisir Selatan, di Sumatera Barat. "Dari dulu hingga sekarang, kabupaten tersebut tetap saja memproklamirkan daerahnya sebagai kabupaten tertinggal. Bupati dan DPRD-nya kompak menyatakan itu untuk mendapatkan bantuan daerah tertinggal dari pusat kurang-lebih 14 miliar setiap tahunnya," ungkap I Wayan Sudirta. "Ini keterangan Ketua DPD, Pak Irman Gusman," imbuhnya.

Kalau konspirasi Pemkab dengan DPRD Pesisir Selatan itu diaudit sesuai peraturan yang berlaku, dia yakin akan ditemukan persoalan.

"Dana Bansos dan bantuan daerah tertinggal itu digunakan untuk mendulang suara dengan cara membodohi rakyat miskin seolah-olah dana tersebut keluar dari kantongnya. Padahal uang itu adalah hak rakyat," tegas dia. (fas/jpnn)