Rakyat Terjerat Pinjol Ilegal, Mufti Anam Sentil BUMN Keuangan
Misalnya kolaborasi dengan himpunan profesi atau asosiasi usaha.
"Misalnya, ada guru PAUD terjerat pinjol, kenapa tidak ada inisiatif, datangi Himpunan Guru PAUD, dan perkumpulan guru lainnya, jalin kerja sama, tawarkan skema pembiayaan bagi yang mau kuliah dengan bunga murah, dengan skema sesuai karakter pendapatan guru," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Mufti mengatakan bank-bank BUMN sudah punya layanan kredit yang bisa diakses secara digital.
"Namun, mengapa masih banyak rakyat terjerat pinjol. Salah satu jawabannya soal skema kredit yang berbelit di bank BUMN, bahkan KUR yang tanpa jaminan hingga Rp 100 juta sesuai ketentuan pemerintah pun, di lapangan juga masih mensyaratkan jaminan," kata anggota komisi yang membidangi masalah BUMN ini.
Dia juga menyoroti aksesabilitas UMKM dalam mengakses pembiayaan yang masih cukup minim.
Saat ini hanya sekitar 20 persen porsi pembiayaan bank di Indonesia untuk UMKM. Sehingga diperlukan banyak terobosan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendapatkan pembiayaan.
"Ini harus jadi refleksi bersama. Karena BUMN keuangan ini ditugaskan untuk meningkatkan inklusi keuangan, membuat sektor keuangan mudah diakses," katanya.
"Dari kisah menyedihkan rakyat terjerat pinjol ilegal, rakyat berharap muncul terobosan dari BUMN keuangan dengan segala lini digitalnya untuk memasifkan produk kredit murah untuk rakyat," imbuh Mufti.
Mufti menyebut maraknya kasus pinjol ilegal menunjukkan tidak optimalnya lembaga keuangan formal, termasuk milik BUMN
- Kinerja BUMN Melesat di Tahun Ini, Dividen Tercapai 100% Senilai Rp 85,5 Triliun
- Kementerian BUMN Setorkan Dividen ke Negara Rp 85,5 Triliun, Optimistis Meningkat 2025
- Saham TLKM Anjlok, Telkom Butuh Penyegaran & Strategi Baru
- Pertamina Eco RunFest 2024: Carbon Neutral Event untuk Kampanye Sustainable Living
- Diikuti 12.300 Pelari, Pertamina Eco RunFest 2024 Sukses Digelar
- Literasi Keuangan dan Bisnis DPUP 2024 Cegah dari Pinjol Ilegal dan Judol