Rakyat Terluka Jika DPR Beri Penghargaan ke Sri Mulyani
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni mengkritik rencana Ketua DPR Bambang Soesatyo memberikan penghargaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Menurut Sya’roni, rencana itu sebaiknya dibatalkan.
"Dikaji dari perspektif apa pun Sri Mulyani tidak layak diganjar penghargaan oleh lembaga wakil rakyat," kata Sya'roni, Sabtu (10/3).
Dia menambahkan, prestasi menteri yang beken dengan inisial SMI itu juga tak istimewa. Misalnya, pertumbuhan ekonomi tak beranjak dari kisaran lima persen.
Bahkan, utang pemerintah menumpuk hingga Rp 4.636 triliun. Yang terparah, kata Sya’roni, nilai tukar rupiah terus melemah tidak hanya terhadap dolar AS (USD), tetapi juga mata uang kawasan seperti yen Jepang (JPY), yuan Tiongkok (CNY), dolar Singapura (SGD) dan baht Thailand (THB). "Untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah hampir menyentuh Rp 14.000," katanya.
Selain itu, lanjut dia, kebijakan Sri Mulyani juga tidak pro terhadap rakyat kecil. Misalnya, mencabut berbagai subsidi.
Karena itu Sya'roni mempertanyakan kegetolan Ketua DPR Bambang Soesatyo untuk memberikan penghargaan kepada mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu. "Mengingat banyak pihak yang sudah menyatakan penolakannya termasuk Wakil Ketua DPR Fadli Zon," ujarnya.
Mestinya, lanjut Sya’roni, penghargaan itu diberikan kepada perempuan Indonesia yang telah terbukti berjuang untuk kepentingan masyarakat dan paling berjasa bagi rakyat. Misalnya, ibu-ibu dari Kendeng, Rembang, Jawa Tengah yang berhari-hari menyemen kaki mereka di depan Istana Negara demi menolak pembangunan pabrik semen.
"Bahkan, salah satu peserta aksi, yaitu Ibu Patmi, meninggal dunia. Mereka inilah yang layak mendapatkan penghargaan dari DPR, bukan Sri Mulyani," ungkapnya.(boy/jpnn)
Prestasi Sri Mulyani sebagai menteri keuangan dinilai tak istimewa. Misalnya, pertumbuhan ekonomi tak beranjak dari kisaran lima persen.
Redaktur & Reporter : Boy
- Pengamat Hardjuno Soroti Langkah DPR Memasukkan RUU Tax Amnesty ke Prolegnas 2024
- DPR Minta Kejaksaan Profesional di Sidang Praperadilan Tom Lembong
- KPK Incar Aset Anwar Sadad yang Dibeli Pakai Duit Kasus Korupsi Dana Hibah
- Siang Ini, DPR Pilih Lima Capim dan Cadewas KPK Pakai Mekanisme Voting
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang