Ralat Peringatan, BMKG Dikecam
Rabu, 27 Oktober 2010 – 20:50 WIB

Ralat Peringatan, BMKG Dikecam
Dikatakan politikus Golkar itu, jika memang alat deteksi tsunami di Mentawai itu rusak, seharusnya BMKG membeli dan menggantinya dengan alat yang baru. “Bukan menyampaikan rusaknya alat tersebut, setelah tsunaminya datang. Itu namanya mencari-cari alasan untuk mencari "kambing hitam".”
Baca Juga:
Melihat besarnya anggaran APBN saat ini yang mencapai Rp1.200 triliun itu, lanjutnya, tidak ada alasan bagi BMKG untuk tidak mengganti peralatan yang cukup vital itu. "Tidak ada alasan bagi BMKG untuk menjadikan dana sebagai faktor penghambat pengadaan alat pendeteksi tsunami yang baru itu,” ujarnya.
Senin (25/10), Kabupaten Kepulauan Mentawai diguncang gempa yang berpusat di 3,61 LS - 99,93 BT berkedalaman 10 kilometer. Gempa berlokasi di 78 kilometer barat daya Pagai Selatan, Mentawai. Saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menerapkan status tanggap darurat di wilayah tersebut.
Jumlah korban tewas akibat gempa 7,2 skala Richter disusul tsunami yang melanda kabupaten kepulauan di pantai barat Sumbar hingga kini tercatat setidaknya sudah 112 orang, sedang jumlah warga yang dilaporkan hilang mencapai 502 orang. Upaya pengiriman bantuan ke lokasi bencana masih terkendala cuaca buruk di perairan Mentawai. Kendati demikian telah berangkat satu kapal membawa bantuan dan relawan serta tim medis. (fas/jpnn)
JAKARTA - DPR RI mengecam keputusan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencabut peringatan tsunami di Mentawai, sesaat sebelum tsunami
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- BPJS Kesehatan Jamin Layanan Kesehatan Komprehensif Bagi Ibu Hamil
- Hujan Deras, Jalan Soetta - Gedebage Bandung Banjir, Kendaraan Tak Bergerak
- ASDP Catat Trafik Arus Balik Lebaran 2025 Meningkat Tajam, Sebegini Jumlahnya
- 12 Orang Tewas dalam Bentrok Pilkada Puncak Jaya, KKB Terlibat
- Kaget Dengar Pernyataan Hasan Nasbi, Felix Siauw: Ini Gila, Pantas Dipecat
- Prabowo Terima Ucapan Idulfitri 1446 H dari Pemimpin Negara Sahabat