Ramadan Sebentar Lagi, Banyak Pengemudi Ojol Menolak Ikut Aksi

Terkait minimnya jumlah peserta aksi, Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional (KON) Andi Kristiyanto sebelumnya telah menyatakan, bahwa ada kesan pihak yang menyerukan agar off-bid dalam aksi ini hanya klaim sepihak dan tidak di dukung oleh komunitas lainnya. 

Dia juga menambahkan bahwa fakta di lapangan, termasuk hasil pengecekan oleh Forum Ojol Yogya Bersatu (FOYB), menunjukkan bahwa tidak ditemukan alamat posko aksi sebagaimana disebutkan dalam selebaran yang beredar.

“Dengan fakta tersebut, kawan-kawan ojol juga meragukan kredibilitas pihak tersebut,” kata Andi Kristiyanto.

Tuntutan dari komunitas ojek online memang kerap menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan pakar kebijakan transportasi. Beberapa isu utama yang sering diangkat meliputi penetapan tarif dasar yang adil, potongan biaya aplikasi, kebijakan insentif dan promosi, serta tuntutan agar pengemudi ojek online mendapatkan tunjangan hari raya (THR) dan diangkat sebagai pekerja tetap.

Sejumlah pakar kebijakan transportasi menilai bahwa ada tantangan besar dalam menyeimbangkan kepentingan pengemudi, aplikator, dan konsumen. Menurut beberapa ahli, seperti yang disampaikan dalam berbagai diskusi akademik, regulasi yang ada masih perlu diperjelas dan diperketat agar tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. 

Pemerintah diharapkan dapat memainkan peran lebih aktif dalam mengawasi dan menyesuaikan kebijakan agar ekosistem transportasi daring tetap sehat dan berkelanjutan.

Pakar transportasi dari Universitas Indonesia (UI), Dr. Yudi Wahyudi. Dia menyebutkan, tuntutan revisi potongan biaya aplikasi dari 20% menjadi maksimal 10% perlu dikaji lebih dalam. 

"Menurunkan potongan aplikasi memang dapat meningkatkan pendapatan pengemudi, tetapi kita juga harus mempertimbangkan keberlanjutan platform yang memberikan layanan ini," ujarnya baru-baru ini.