Ramadhan Bantah Pertemuan Untuk 'Adili' Anas
Pentolan Demokrat Bertemu untuk Mantapkan Posisi
Selasa, 24 Januari 2012 – 19:19 WIB

Ramadhan Bantah Pertemuan Untuk 'Adili' Anas
JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mendorong kader-kadernya di partai untuk bekerja lebih keras. Hal itu disampaikan Wakil Sekjen PD, Ramadhan Pohan, guna menangkis kabar tentang pertemuan jajaran Dewan Pembina guna meminta Anas Urbaningrum meninggalkan kursi Ketua Umum PD. Bagaimana dengan pembahasan soal kasus yang mendera pentolan Partai Demokrat terutama terkait kasus suap Wisma Atlet dan proyek sport center Hambalang? Ramadhan menepis anggapan bahwa pertemuan antara Dewan Pembina dan Anas menyangkut masalah itu. "Yang saya tahu, tak ada pembahasan yang ke mana-mana," katanya.
Menurut Pohan, pada Senin (23/1) malam memang ada pertemuan yang melibatkan Dewan Pembina. "Memang benar kemarin ada pertemuan Kawanbin, Ketum dan Sekjen," tegas Ramadhan saat dihubungi di Jakarta, Selasa (24/1).
Baca Juga:
Namun Ramadhan buru-buru menambahkan, pertemuan itu semata-mata untuk memantapkan posisi PD. "Jadi Ketua Wanbin (SBY,red) mendorong Ketum, Sekjen, jajaran DPP dan FPD (Fraksi PD di DPR) untuk terus bekerja keras meningkatkan eksistensi dan peran PD di masyarakat," sambungnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mendorong kader-kadernya di partai untuk bekerja lebih keras.
BERITA TERKAIT
- MK Batalkan Ade Sugianto Jadi Bupati Tasikmalaya Terpilih, PPP Jabar: Alhamdulillah
- Buntut Pilkada Kukar Harus Diulang, Arief Puyuono Minta DKPP Pecat Seluruh Anggota KPU
- Meski Kecewa, PAN Siap Menghadapi PSU di Kabupaten Serang
- TNI dan Polri di Siak Kerahkan Berbagai Upaya untuk Amankan PSU Pilkada 2024 di 3 TPS
- Novi Vokalis Band Sukatani Guru Honorer Mendapat Dukungan dari Senayan
- PAN Hormati Putusan MK soal PSU di Pilkada Kabupaten Serang