Ramai Aksi Tolak Hasil Seleksi PPPK 2023, Pemerintah Tidak Konsisten!
Di sisi lain, Bunda Nur menyesalkan ketidakkonsistenan pemerintah terhadap kebijakan yang dibuat sendiri.
Dia mengatakan, di awal sosialisasi perekrutan PPPK 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyampaikan peserta yang ingin mendapatkan afirmasi harus melamar di instansi tempatnya bertugas.
"Katanya keluar instansi jadi pelamar umum," kata Bunda Nur.
Faktanya, justru banyak yang lulus. Selain itu, hampir semua yang menyeberang ke instansi dengan kuota banyak, malah lulus.
Sementara, honorer K2 teknis melamar di instansinya sendiri tidak lulus, karena kuota sedikit meskipun nilainya tinggi.
Bunda Nur melihat sistem persaingan nilainya juga aneh. Honorer K2 nilainya beda sedikit dengan yang non-K2 karena dia masuk di pendataan, maka yang K2 kalah.
"Seharusnya ada afirmasi khusus untuk honorer K2 walaupun mereka sama-sama masuk di pendataan non-ASN. Honorer di luar instansi nilai rendah lulus karena kuotanya banyak."
Bunda Nur masih ingat honorer K2 yang instansi menyediakan formasi meski minim, sempat tergoda untuk melamar di instansi lain. Itu karena instansi lainnya tersedia formasinya lebih banyak.
Di sejumlah daerah muncul aksi tolak hasil seleksi PPPK 2023, Bunda Nur terang-terangan menilai pemerintah tidak konsisten.
- Pemprov Jateng Telah Mengangkat 8.909 Guru Tidak Tetap jadi PPPK
- Guru Honorer Supriyani Divonis Bebas, Baju Seragam SD dan Sapu Ijuk Dikembalikan
- Wahai Guru PNS, PPPK & Honorer, Inilah Poin-poin Penting Pidato Mendikdasmen
- Tahun Depan, Sebegini Jumlah Guru ASN & Honorer yang Dapat Tunjangan, Lainnya Sabar
- Penentuan Kelulusan PPPK 2024, Bima: Kasihan yang Sudah Antre Lama
- Gibran Minta Sistem Zonasi PPDB Dihilangkan, Mendikdasmen: Masih Pengkajian