Ramai Laporan Honorer Siluman
Sanksi Menanti Para Pejabat yang Terlibat
Rabu, 04 April 2012 – 04:14 WIB
Motivasi berikut yang menyebabkan adanya tenaga honorer K1 siluman adalah kedekatan kekeluargaan. Menurut Eko, tidak menutup kemungkinan ada kerabat pejabat yang dipaksakan bisa masuk gerbong honorer K1. Sehingga, ketika RPP pengangkatan honorer menjadi CPNS diteken Presiden SBY beberapa saat lagi, mereka bisa langsung menjadi CPNS tanpa harus tes.
Dari sejumlah dugaan tadi, Eko mewanti-wanti kepada seluruh pejabat yang terlibat dalam penentuan nama-nama honorer K1 siluman. Dia menegaskan, bagi pejabat yang menandatangani dokumen pengusulan honorer K1 yang berisi nama-nama siluman, akan mendapatkan sanksi administrasi.
Selain itu, juga dapat dipidanakan karena tersandung delik pidana pemalsuan. Pemalsuan bisa berupa penerbitan SK bekerja, keterangan gaji, dan sebagainya. Untuk itu, Eko mengatakan pemerintah akan terus menampung laporan masyarakat tentang adanya tenaga honorer K1 siluman.
Sementara itu, pihak BKN terkesan cuci tangan terhadap maraknya laporan honorer K1 siluman ini. Kepala Biro Humas dan Protokol BKN Aris Windiyanto menuturkan, laporan adanya honorer K1 siluman itu harus disampaikan ke instansi masing-masing. Baik itu instansi pusat maupun daerah.
JAKARTA - Perjalanan proses pengangkatan tenaga honorer Kategori 1/K1 (digaji APBN/APBD) semakin seru. Setelah beberapa nama honorer dipublikasikan,
BERITA TERKAIT
- Biaya Haji 2025 Turun, Prabowo Disebut Belum Puas
- BePro Jateng Apresiasi Presiden Prabowo Perihal Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
- Hadiri Rakorda Perempuan Tani HKTI Jatim, Begini Pesan Dian Novita Susanto
- Senator Filep Merespons Problematika Dosen Soal Tunjangan Kinerja Hingga Beban Administrasi
- Pemerintah Menyiapkan Rumah Murah untuk Tukang Bakso
- Hendra Setiawan: Realita Penegakan Hukum di Indonesia Masih Jauh dari Harapan Pencari Keadilan