Ramai-ramai Download VPN, Berapa Data Pribadi yang Sudah Bocor?

Lagi-lagi, kata Roy, pemerintah menawarkan solusi yang simpel dalam hal itu. ”Memang gampang tinggal mengimbau masyarakat untuk uninstall, tapi berapa banyak data yang sudah bocor kan kita tidak tahu,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi merespons upaya pemerintah memblokir sebagian akses media sosial.

Menurut dia, pada kondisi tertentu, negara atau pemerintah memiliki kewenangan penanganan potensi gejolak di masyarakat. ”Ketika dinilai akan menimbulkan kerusakan, akses media sosial bisa dibatasi,” katanya.

Zainut menegaskan, media mainstream terikat dengan ketentuan atau regulasi. Karena itu, untuk media sosial, tidak ada salahnya jika diterapkan pembatasan-pembatasan. Khususnya bila dinilai bisa memicu kerawanan di tengah masyarakat.

BACA JUGA: Bicara di Hadapan Ma’ruf Amin, Soetrisno Bachir Berharap Azrul jadi Menteri

Menurut Zainut, akses masyarakat terhadap media sosial di Indonesia sudah begitu bebas. Dengan begitu, masyarakat sebaiknya tidak mempersoalkan ketika pada kondisi tertentu akses mereka di media sosial dibatasi. (tau/wan/c10/git)