Rampingkan PNS, Outsourcing Diperbanyak

Diakuinya, tidak mudah merealisasikan konsep itu dalam waktu tiga tahun. Langkah-langkah itu akan dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk banyaknya resistensi dari kalangan internal birokrasi itu sendiri.

"Agar sejalan dengan kebijakan moratorium CPNS, harus ada penghitungan jumlah pegawai, khususnya di daerah dipercepat. Kalau dengan kemampuan tenaga analis jabatan yang ada saat ini, maka Kementerian PAN-RB cenderung menunggu analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disodorkan daerah," terangnya. (esy/jpnn)