Rangkap Jabatan Luhut Binsar Berpotensi Membebani Prabowo di Masa Depan

jpnn.com, JAKARTA - Luhut Binsar Pandjaitan resmi merangkap jabatan menjadi Penasihat Presiden Khusus Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan sekaligus Ketua Dewan Ekonomi.

Pelantikan Luhut Binsar dilakukan dua hari berturut-turut, yakni Ketua Dewan Ekonomi pada Senin (21/10) dan Penasihat Presiden Khusus Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, hari ini, Selasa (22/10).

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai penugasan Luhut Binsar kembali sebenarnya menimbulkan tiga permasalahan laten bagi Prabowo di masa depan.

Pertama, penunjukan Luhut dalam dua posisi kunci ini mengabaikan potensi sumber daya manusia (SDM) berkualitas lainnya yang bisa mengisi peran-peran strategis tersebut.

Di Indonesia, terdapat banyak profesional dan teknokrat yang berkompeten, tetapi keputusan untuk tetap memilih Luhut Binsar mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah dalam mendorong regenerasi kepemimpinan.

"Hal ini seolah menutup peluang bagi munculnya figur-figur baru yang dapat membawa ide dan inovasi segar dalam kebijakan ekonomi dan digitalisasi pemerintahan," ungkap Nur Hidayat.

Kedua, kata dia, rawan kepentingan dan transparansi, karena Luhut Binsar dikenal memiliki jaringan bisnis keluarga yang luas dan terhubung dengan berbagai proyek besa.

"Memperbesar risiko konflik kepentingan. Beberapa proyek besar seperti hilirisasi nikel dan infrastruktur sering dikritik karena kurangnya transparansi dalam pengelolaannya, serta dugaan keterlibatan perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut dan keluarganya," beber Nur Hidayat.