Rangkap Jabatan Luhut Binsar Berpotensi Membebani Prabowo di Masa Depan

Selain itu, dalam posisi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, potensi konflik kepentingan ini bisa makin parah, mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan keterlibatan sektor swasta.

"Kurangnya transparansi dalam proyek-proyek ini dapat semakin mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah?," tegas Nur Hidayat.

Ketiga, Nur Hidayat menyebut dengan menugaskan Luhut Binsar pada dua posisi strategis, pemerintahan Prabowo berisiko mengulangi pola sentralisasi kekuasaan yang berlebihan, seperti yang terjadi di era Jokowi.

Konsentrasi kekuasaan pada satu individu tidak hanya menciptakan ketergantungan yang tinggi pada keputusan pribadi, tetapi juga dapat melemahkan tata kelola yang demokratis.

Hal ini berbahaya bagi perkembangan kebijakan publik yang seharusnya dihasilkan melalui mekanisme yang lebih terbuka dan partisipatif.

"Alasan ini mencerminkan bahwa penunjukan Luhut bukan hanya soal kapasitas individu, tetapi juga soal bagaimana tata kelola yang baik, transparansi, dan regenerasi kepemimpinan seharusnya diprioritaskan dalam pemerintahan," kata Nur Hidayat.

Dia menuebut perlu evaluasi kinerja pejabat yang pernah memegang jabatan penting dalam pemerintahan.

Penilaian yang terbuka terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pejabat sebelumnya menjadi penting karena hal ini tidak hanya memengaruhi perkembangan kebijakan di masa depan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.